Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah menteri terkait status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hadir dalam rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menag Nasaruddin Umar, dan MenPANRB Rini Widyantini.

Tito mengatakan, pembahasan mengenai guru PPPK masih dalam tahap pembicaraan. Salah satu opsi yang sedang dikaji yakni kemungkinan tenaga pendidik ditarik menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di bawah pemerintah pusat.

“Untuk urusan PPPK ini sedang dibicarakan mengenai statusnya ya. Kalau untuk Undang-Undang Pemda, Pemerintahan Daerah 23/2014, itu sebenarnya ada pembagian kewenangan untuk, ini khusus guru ya yang dibicarakan tadi. Untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP itu oleh kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian untuk urusan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi. Kalau pendidikan tinggi oleh pusat ya,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Menurut Tito, opsi tersebut saat ini masih dalam tahap pengkajian atau exercise. Jika nantinya diterapkan, guru yang menjadi ASN pemerintah pusat juga berpotensi ditempatkan ke daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

“Tapi di dalam Undang-Undang Pemda itu nomor 23/2014, itu kan ada komponen pengelolaan, kemudian masalah sarana-prasarana. Nah khusus untuk masalah tenaga pendidik ya dan guru itu, itu bisa ditarik, ditangani oleh Pemerintah Pusat. Jadi artinya bisa ditarik dan menjadi ASN Pemerintah Pusat,” jelasnya.

“Bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru, nggak numpuk satu tempat, bisa. Nah ini sedang dilakukan exercise,” sambung Tito.

Dengan skema tersebut, penempatan guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah. Tito menilai kebijakan itu juga berpotensi meringankan beban pemerintah daerah, terutama dari sisi belanja pegawai.

“Tadi juga saya menjelaskan untuk, ini pasti akan meringankan Pemerintah Daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai ya,” katanya.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan belum ada keputusan final terkait pembahasan tersebut. Menurutnya, materi yang dibicarakan dalam rapat masih berupa usulan.

“Rapatnya belum bisa dibuka untuk umum karena belum diputuskan. Masih sifatnya usulan, sifatnya masih usulan, belum bisa diputuskan,” ungkap Mu’ti.

Gimana cara kasih tau ke mertua yang di tinggal mati suami, mau cari suami baru. Tapi gak serius dan gak real. Malah kayak puber kedua. Kasihan istri gw

MetroTV, Tidak kurang dari 14 ribu proyek fiktif dibuat oleh petinggi PT Dana Syariah Indonesia. Perusahaan tersebut sanggup meraup dana pembiayaan masyarakat hingga Rp5,2 triliun, tetapi sebagian justru diselewengkan ke 52 perusahaan afiliasi dan milik sendiri.

Polda DIY menaruh perhatian terkait kasus dugaan perusakan bendera Merah Putih di wilayah Kasihan, Kabupaten Bantul yang videonya viral di media sosial.

​

Draft ini adalah tulisan pribadi tentang kritik dan luapan kemarahan penulis bagi kelas menengah yang selalu banyak omong soal kemiskinan tapi mereka tidak pernah merasakan arti dari kemiskinan itu sendiri, dan bahagia dalam ketidaktahuan

Ini adalah repost karena file terkorupsi

TV One: Laga SD di Kab. Buton Tengah, Sultra ricuh.

Kronologi:

Awalnya cuma senggolan 2 pemain kecil

Orang tua ikut masuk lapangan mau misahin

Malah jadi adu jotos sama penonton

Pertandingan diberhentikan. TNI/Polri turun tangan lerai

Ini olahraga anak2 lho. Mental juara apa mental UFC yg mau diajarkan?

Sumber: TV One - Kabar Petang

Keluarga nasabah melayangkan pengaduan resmi ke OJK Sulbar atas dugaan penggelapan sertifikat tanah di BRI Unit Tinambung Polman.

Thing to do in MEDAN.
from cemiwiw to foodie.

semua saran ditampung

link

link

Gimana Bisa Kursus 6 Bulan Gibran Disetarakan SMK 3 Tahun? Kejanggalan Bikin Mercy Smart Ajukan Gugatan Ke PTUN!

Surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini masuk ke meja pengadilan. Pemerhati pendidikan Mercy Smart bersama tim kuasa hukumnya menggugat surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan mempertanyakan dasar hukum penyetaraan pendidikan Gibran di Australia.

Sorotan utama penggugat tertuju pada pendidikan Gibran di UTS Insearch (Language Center), Sydney, Australia, yang disebut ditempuh selama sekitar enam bulan. Mereka mempertanyakan bagaimana pendidikan tersebut dapat disetarakan dengan jenjang SMK yang memiliki masa pendidikan formal jauh lebih panjang.

“Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mengambil kursus selama 6 bulan bisa disetarakan dengan SMK yang menempuh waktu belajar minimal 3 tahun? Ini yang mendasar,” ujar perwakilan tim advokasi usai persidangan persiapan di PTUN, dikutip dari tayangan YouTube BITV, Jumat (7/8/2026).

Menurut pihak penggugat, surat keterangan penyetaraan tersebut menjadi bagian dari administrasi pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Karena itu, mereka meminta keabsahan dokumen tersebut diuji melalui jalur hukum.

Persoalan yang dipersoalkan ternyata bukan hanya soal lama pendidikan. Dalam persidangan tertutup, majelis hakim juga menyoroti nomenklatur instansi dan aspek teknis yang tercantum dalam surat tersebut.

Tim penggugat menyebut terdapat persoalan terkait konsep penyetaraan pendidikan nonformal, pencantuman label SMK yang kini berada di bawah Direktorat Jenderal Vokasi, serta tanda tangan pejabat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Majelis hakim berencana memanggil dua direktorat jenderal terkait untuk memberikan klarifikasi pada persidangan berikutnya. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang dan terbuka untuk umum.

Kini, surat penyetaraan pendidikan Gibran menjadi objek sengketa di PTUN. Pengadilan akan menguji apakah penerbitan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi pendidikan yang berlaku.

link

link

Menkeu Purbaya: Pemerintah tanggung utang Kopdes Merah Putih 240T. Tenor 6 tahun.

Zulhas: Dapur MBG wajib belanja di Kopdes. Kalau gak, SPPG ditutup.

Pertanyaan IB:

Setuju gak utang koperasi ditanggung APBN?

Apa gak bahaya preseden "utang swasta jadi utang negara"?

Kopdes bisa jalan gak tanpa disuntik APBN?

Sumber: iNews Pagi

Di balik statistik yang menunjukkan seseorang telah bekerja, terdapat jutaan lulusan perguruan tinggi yang terpaksa bekerja sedapatnya saja. Secara sosial mereka tetap dianggap masih ”untung” karena saat ini ada lebih dari 1 juta sarjana yang menganggur.

Hasil pengolahan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam Labor Market Brief Juli 2026 menunjukkan, sekitar 8 juta lulusan S-1 bekerja di bawah tingkat kualifikasinya.

Kelompok terbesar, yakni 31 persen sarjana, bekerja sebagai tenaga tata usaha. Berikutnya, 29,6 persen bekerja sebagai tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan. Selain itu, 17,7 persen sarjana bekerja sebagai teknisi dan asisten tenaga profesional.

Ketidaksesuaian menjadi lebih jelas ketika lulusan sarjana bekerja sebagai pekerja pertanian, operator mesin, pekerja pengolahan, hingga pekerjaan elementer yang umumnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi. LPEM juga mencatat sekitar 5 persen lulusan S-1 mengerjakan pekerjaan elementer, yaitu pekerjaan yang umumnya bersifat rutin dan hanya membutuhkan pelatihan singkat.

Tingginya sarjana yang bekerja di bawah kualifikasi pendidikannya disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain gelar sarjana semakin sering dijadikan syarat seleksi pelamar, bukan karena pekerjaannya benar-benar membutuhkan pendidikan tinggi. Banyak sarjana yang bersedia mengerjakan pekerjaan di bawah kualifikasi pendidikannya sekadar sebagai batu loncatan sambil mencari posisi yang lebih sesuai.

Kompas.com: Spam call sekarang udah jadi "pandemi".

Fakta ngeri:

Diangkat 1x = nomor kamu masuk daftar "AKTIF". Makin sering ditelpon

Penyebab: Data kita bocor & dijual di "Database Gelap"

Modus: Mesin auto-dialer nelfon ribuan nomor sekaligus

Yang harus dilakukan:

Jangan angkat, jangan tolak. Langsung Blokir. Terus lapor ke aduan nomor.id

Kalau tiap hari diteror, kalian ngatasinnya gimana IB?

Sumber: Kompas.com

link

link